Contoh RPP Berkarakter kelas XI Mendiskripsikan Sistem Hukum dan Peradilan Internasional
Thursday, April 5, 2012
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama Sekolah :
Kompetensi Keahlian :
Mata Pelajaran :
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Kelas/Semester :
XI/2
Tahun Pelajaran :
Standar
Kompetensi :
5. Mendiskripsikan Sistem Hukum dan Peradilan
Internasional
Kompetensi Dasar :
5.1
Mendiskripsikan sistem Hukum dan Peradilan Internasional
Indikator
1. Menjelaskan makna,asas,sumber dan subyek hukum
internasional
2. Menjelaskan peranan lembaga peradilan internasional
3. Mengidentifikasi kewenangan mahkamah internasional
4. Menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi Mahkamah
Internasional
1. Mandiri : Sikap dan perilaku yang tidak mudah
tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas
2. Rasa
ingin tahu: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih
mendalam dan meluas dari sesuatu yang di pelajari,dilihat dan didengar
3. Demokratis:Cara
berpikir,bersikap,dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan
orang lain
Alokasi Waktu :
2X pertemuan (4 X 45 menit)
A. Tujuan
Pembelajaran:
1. Dengan membaca modul peserta didik dapat menjelaskan makna,asas,sumber
dan subyek hokum internasional
2. Dengan menggali informasi dari sumber belajar peserta
didik dapat menjelaskan peranan lembaga peradilan internasional
3. Dengan menggali sumber belajar peserta didik
dapat menyebutkan kewenangan mahkamah internasional
4. Dengan
berdiskusi peserta didik dapat menjelaskan kendala yang dihadapi Mahkamah
internasional
B. Materi Pembelajaran:
Pertemuan
I
1.Makna,asas,sumber dan subyek hukum internasional
2.Peranan lembaga peradilan internasional
Pertemuan
II
1.Kewenangan Mahkamah Internasional
2.Kendala yang dihadapi Mahkamah Internasional
C. Metode
Pembelajaran:
1. Metode
Pembelajaran:
a. Ceramah
dan Tanya jawab
b. Pemberian
tugas
2. Media Pembelajaran:
a.
CD
Power Point
D. Sumber
Belajar
1. Listyarti, Retno. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:
Erlangga
2. Komalasari,Kokom.2007.MemahamiPendidikan
Kewarganegaraan.Bandung:ARMICO
3. Modul Pembelajaran PKn Untuk SMK Kelas XI Semester 1, Tim
Penyusun
Modul MGMP PKn Propinsi DIY.
E.
Kegiatan Pembelajaran
No.
|
Kegiatan Pembelajaran
|
Waktu
|
1.
2.
3
1
2
3
|
Pertemuan
I
Kegiatan
Pendahuluan
§
Memberi salam (Berdoa)
§
Mengabsensi peserta didik
§
Melakukan motivasi
§
Menyampaikan tujuan pembelajaran
§ Guru mengaitkan materi yang relevan dengan materi yang akan diajarkan
§ Guru
menyampaikan garis-garis besar materi
Kegiatan Inti (mandiri dan rasa ingin
tahu)
§
Peserta didik diminta membaca modul
dan referensi lain disertai tanya
jawab dengan guru untuk menemukan makna atau arti hokum internasional.
(Eksplorasi)
ü
Untuk
lebih mendalami materi guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik
tentang pendapat yang dikemukakan oleh beberapa sarjana tentang hukum
internasional (Eksplorasi)
ü Peserta didik diminta untuk membaca modul dan referansi
lain di sertai tanya jawab dengan guru untuk menemukam sumber dan subyek
hukum internasional
(eksplorasi)
§ Peserta didik diminta untuk membaca modul dan referensi
lainnya agar dapat memahami peranan
lembaga peradilan Internasional
Kegiatan
Penutup
§
Bersama peserta didik guru
menyimpulkan materi
pembelajaran yang telah dibahas
§ Melakukan refleksi atas pengalaman belajar yang dilakukan
§ Guru memotivasi peserta didik untuk
mendalami materi dengan memberikan tugas untuk mecari di internet tentang
pengadilan arbitrase internasional
§ d.Menutup kegiatan belajar dengan salam
Pertemuan
II
Kegiatan
Pendahuluan
§
Memberi salam (Berdoa)
§
Mengabsensi peserta didik
§
Melakukan motivasi
§
Menyampaikan tujuan pembelajaran
§ Guru mengaitkan materi yang relevan dengan materi yang akan diajarkan dan
menyampaikan garis-garis besar materi
Kegiatan Inti (Mandiri dan demokratis)
ü
Peserta didik diminta membaca modul
atau referensi lainnya untuk menemukan kewenangan Mahkamah Internasional dan
kendala yang dihadapi Mahkamah Internasional
§ Peserta didik dibagi kedalam kelompok,tiap kelompok
terdiri dari 5 siswa untuk mendiskusikan tentang Kewenangan Mahkamah
Internasional dan kendala yang dihadapi oleh mahkamah Internasional
§ Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan di
tanggapi oleh kelompok lain.
§ Guru menyimpulkan hasil dari
diskusi peserta didik dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan
materi yang belum jelas.
Kegiatan
Penutup
§
Bersama peserta didik guru
menyimpulkan materi
pembelajaran yang telah dibahas
§ Melakukan refleksi atas pengalaman belajar yang
dilakukan
§ Guru memberikan evaluasi kepada peserta didik
§ Menutup kegiatan
belajar dengan salam
|
20
50
20
|
F. Penilaian :
1.
Teknik
penilaian: penilaian tertulis dan
unjuk kerja
2. Bentuk
Instrumen: Pilihan Ganda
3.
Kisi-kisi
soal, Butir Soal dan kunci jawaban terlampir
4. Kriteria/ Pedoman Penilaian
a. Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal (KKM) = 75
b. Bobot penilaian adalah 30% nilai afeksi (diskusi) dan 70%
nilai tes tertulis
c. Format Penilaian diskusi terlampir
d. Pedoman Penskoran
soal PG adalah
-
setiap
jawaban benar diberi skor 1, jawaban salah diberi skor 0
-
jumlah
skor maksimal 10
-
Nilai
akhir ditentukan sebagai berikut :
|
|
|
Mengetahui ,
Kepala
Sekolah Guru
Mata Pelajaran
Lampiran : Kisi-kisi soal RPP
KD. 5.1Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional
No
|
Standar
Kompetensi
|
Kompetensi
Dasar
|
Materi
Pembelajaran
|
Indikator
Soal
|
Bentuk
Soal
|
No
soal
|
1
|
5.Menganalisis Sistem Hukum dan Peradilan Internasional
|
5.1Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan
internasional
|
- Makna hokum
Internasional
Asas –asas hokum
Internasional
Sumber hokum
Internasional
Subjek-subjek hokum
Internasional
-Wewenang Mahkamah
Internasional
Kendala
yang dihadapi Mahkamah Internasional
|
Menyebutkan
arti hokum Internasional menurut wirjono Prodjodikoro
Menyebutkan
asas Hukum Internasional
Menyebutkan
sumber hokum Internasional
Menyebutkan
subjek hokum Internasional
Menyebutkan
sumber-sumber formal dari hokum internasional
Menjelaskan
pengertian pacta sunt servada
Menyebutkan
sumber hokum internasional menurut starke
Menyebutkan
kewenangan mahkamah internasional secara umum
Menjelaskan
apa yang di maksud dengan Advisory Opinion
Menyebutkan
contoh kendala yang dihadapi oleh mahkamah internasional
|
Pilihan
Ganda
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
Lampiran Materi
A.Makna Hukum Internasional
Hukum Internasional dapat diartikan
sebagai sekumpulan hokum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsipdan
peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati oleh
Negara-negara dan oleh karena itu harus ditaati dalam hubungan antar Negara.
Beberapa
pendapat yang menyatakan tentang arti atau makna hubungan internasional :
1. J.G. Starke
Hukum Internasional adalah
sekumpulan hokum( body of law) yang sebagian besar terdiri atas asas dank arena
itu biasanya ditaati dalam hubungan internasional
2.
Wiryjono
Projdjodikoro
Hukum
internasional adalah hokum yang mengatur perhubungan hokum antar berbagai
bangsa di berbagai Negara
3.
Mochtar
Kusumaatmadja
Hukum
Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau
persoalan yang melintasi batas-batas Negara,antara lain
a.negara
dengan Negara
b.negara
dan subyek hokum lain bukan Negara atau subyek hokum bukan Negara satu sama lain
B.Hakikat hokum internasional
Bangsa Romawi sudah mengenal hokum
internasional sejak tahun 89 SM. Hukum tersebut lebih dikenal dengan :
a. Ius Civile ( hokum sipil )
Merupakan
hokum nasional yang berlaku bagi warga Romawi dimanapun mereka berada
b. Ius Gentium(hokum antar bangsa)
Berkembang
menjadi Ius Inter Gentium,hokum yang merupakan bagian dari hokum Romawi
diterapkan bagi kaula negara(orang asing) yang bukan Romawi.
C.Asas – asas Hukum Internasional
a. Asas
territorial
Asas ini didasarkan pada kekuasaan
Negara atas daerahnya. Menurut asas ini Negara melaksanakan hokum bagi semua orang dan
semua barang yang ada di wilayah negaranya.
b. Asas Kebangsaan
Asas
ini didasarkan pada kekuasaan Negara untuk warga negaranya. Menurut asas
ini,setiap Negara dimanapun dia berada,tetap mendapatkan perlakuan hokum dari
negaranya.Asas ini mempunyai kekuatan exterritorial. Artinya Hukum dinegara
tersebut tetap berlaku juga bagi warganegaranya.
c.
Asas
Kepentingan Umum
Asas
ini didasarkan pada wewenang Negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan
dalam kehidupan masyarakat.
Dalam rangka
pelaksanaan hokum internasional sebagai bagian dari hubungan internasional,di
kenal beberapa asas lain sebagai berikut:
a.Pacta Sunt Servada
Setiap perjanjian yang telah dibuat harus
ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya
b.Egality Rights
Pihak yang saling berhubungan itu
berkedudukan sama.
c.Reciprositas
Tindakan suatu Negara terhadap Negara lain
dapat dibalas setimpal,baik tindakan yang bersifat negative maupun positif.
d.Courtesy
Asas saling menghormati dan saling menjaga
kehormatan Negara
e.Rebus Sig Stantibus
Asas yang
dapat di gunakan terhadap perubahan yang mendasar/fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu.
D.Sumber-sumber hokum Internasional
a.Sumber hokum materiil
yaitu segala sesuatu yang menjiwai
terbentuknya hokum atau factor yang menentukan isi ketentuan hokum,sehingga
menjadi dasar kekuatan mengikat dan berlakunya hokum internasional.
b.Sumberhukum Formal
Yaitu,Tempat
dimanahukum itu diambil atau factor yang menjadikan sesuatu menjadi ketentuan
hokum yang berlaku umum. Hukum dalam arti formal tampak dalam kehidupan
sehari-hari sebagai hukun positif.
Sumber
hokum dalam arti formal dapat dibedakan menjadi 2 macam,yaitu
a.Hukum tertulis
1.Peraturan perundang-undangan
2.Persetujuan atau perikatan-perikatan yang
berbentuk tertulis antara dua pihak atau lebih.
3.Traktat atau perjanjian-perjanjian
internasional dalam segala bentuk dan macamnya.
4.Keputusan atau resolusi dari
organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga internasional.
5.Keputusan badan-badan penyelesaian sengketa
seperti putusan badan arbitrase atau yang lebih lazim disebut yurisprudensi.
b.Hukum tidak tertulis
1. hukum kebiasaan
2. pendapat para ahli atau doktrin
Menurut Starke
1.
Kebiasaan (Costom)
2.
Traktat (treaty)
3.
Keputusan pengadilan internasional(decision
or yudicial or arbitral tribunals)
4.
Karya yuridis (yuridis work)
5.
Keputusan organisasi internasional
Menurut
Van Appeldoorn
1.
Undang-undang
2.
Kebiasaan/costom
3.
Traktat/treaty
4.
traktat
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama Sekolah :
Kompetensi Keahlian :
Mata Pelajaran :
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Kelas/Semester :
XI/2
Tahun Pelajaran :
Standar
Kompetensi :
5. Mendiskripsikan Sistem Hukum dan Peradilan
Internasional
Kompetensi Dasar :
5.2 Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional
dan cara penyelesaian olehMahkamah Internasional
Indikator
4. Mengidentifikasi penyebab
timbulnya sengketa internasional
5. Mengidentifikasikan cara-cara
menyelesaikan masalah-masalah (sengketa) internasional
6.
Memberikan contoh penyelesaian masalah internasional melalui arbitrase dan
konsiliasi
Pendidikan
karakter :
§ Demokratis:Cara
berpikir,bersikap,dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan
orang lain
Alokasi Waktu :
1X pertemuan (2 X 45 menit)
E. Tujuan
Pembelajaran:
1. Dengan berdiskusi peserta didik dapat mengidentifikasikan
penyebab timbulnya sengketa internasional
2.
Dengan
berdiskusi peserta didik dapat Mengidentifikasikan cara-cara
menyelesaikan masalah-masalah (sengketa) internasional
3.
Dengan berdiskusi peserta didik dapat memberikan
contoh penyelesaian masalah internasional melalui arbitrase dan konsiliasi
F. Materi Pembelajaran:
1.Mengidentifikasi penyebab timbulnya
sengketa internasional
2.Mengidentifikasikan cara-cara
menyelesaikan masalah-masalah (sengketa) internasional
3. Memberikan contoh penyelesaian masalah
internasional melalui arbitrase dan konsiliasi
G. Metode
Pembelajaran:
3. Metode
Pembelajaran:
c. Ceramah
dan Tanya jawab
d. Diskusi
dengan metode make and match
4. Media Pembelajaran:
b. CD Power Point
c.
Kartu
pesan
H. Sumber
Belajar
1. Listyarti, Retno. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:
Erlangga
2. Komalasari,Kokom.2007.MemahamiPendidikan
Kewarganegaraan.Bandung:ARMICO
3. Modul Pembelajaran PKn Untuk SMK Kelas XI Semester 1, Tim
Penyusun
Modul MGMP PKn Propinsi DIY.
E.
Kegiatan Pembelajaran
No.
|
Kegiatan Pembelajaran
|
Waktu
|
1.
2.
3
1
|
Pertemuan
I
Kegiatan
Pendahuluan
§
Memberi salam (Berdoa)
§
Mengabsensi peserta didik
§
Melakukan motivasi
§
Menyampaikan tujuan pembelajaran
§ Guru mengaitkan materi yang relevan dengan materi yang akan diajarkan
§ Guru
menyampaikan garis-garis besar materi
Kegiatan Inti (mandiri dan rasa ingin
tahu)
§
Peserta didik diminta membaca modul
dan referensi lain disertai tanya
jawab dengan guru untuk menemukan penyebab timbulnya sengketa internasional,
cara-cara menyelesaikan masalah-masalah (sengketa) internasional,dan contoh
penyelesaian masalah internasional melalui arbitrase dan konsiliasi
§
Untuk
lebih mendalami materi guru menggunakan pembelajaran kooperatif metode make
and match dengan langkah-langkah sbb:
(elaborasi dan eksplorasi)
ü Guru menyiapkan kartu yang berisi pesan-pesan yang
terkait dengan materi penyebab timbulnya sengketa internasional,cara penyelesaian
masalah-masalah sengketa internasional dan contoh penyelesaian masalah
internasional.
ü Setiap peserta didik mengambil satu buah kartu yang
telah disiapkan.
ü Peserta didik diminta untuk memberikan pendapatnya atas
kartu yang diambilnya dengan menuliskan jawaban atau pendapat di sebaliknya
ü Peserta didik diminta mencari teman yang mempunyai
pasangan dari kartunya dan membentuk kelompok kecil.
ü Kelompok kecil mendiskusikan pasangan kartumereka dan
merumuskan hasil diskusi mereka
ü Setiap kelompok kecil mempresentasikan hasil diskusi di
depan kelas.
§ Guru memberi apresiasi kepada peserta didik dan memberi
kesimpulan dari hasil diskusi
§ Guru memberi kesempatan peserta didik untuk menanyakan
materi yang belum jelas
Kegiatan
Penutup
§
Bersama peserta didik guru
menyimpulkan materi
pembelajaran yang telah dibahas
§ Melakukan refleksi atas pengalaman belajar yang
dilakukan
§ Memberi tugas soal untuk di kerjakan di rumah
§ Guru memotivasi peserta didik untuk mempersiapkan
materi berikutnya
§ Menutup kegiatan belajar dengan salam
|
10
65
15
|
F. Penilaian :
5.
Teknik
penilaian: penilaian tertulis dan
unjuk kerja
6. Bentuk
Instrumen: Essay
7.
Kisi-kisi
soal, Butir Soal dan kunci jawaban terlampir
8. Kriteria/ Pedoman Penilaian
a. Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal (KKM) = 75
b. Bobot penilaian adalah 80% nilai afeksi (diskusi) dan 20% nilai tes tertulis
c. Format Penilaian diskusi terlampir
d. Pedoman Penskoran
soal Essay adalah
-
setiap
jawaban benar diberi skor 2, jawaban salah diberi skor 0
-
jumlah
skor maksimal 10
-
Nilai
akhir ditentukan sebagai berikut :
|
|
|
Mengetahui ,
Kepala
Sekolah Guru
Mata Pelajaran
LEMBAR SOAL
KD 1.3. Mendiskusikan pentingnya sosialisasi pengembangan
budaya politik
1. Suatu
proses untuk mewariskan nilai-nilai politik yang diterapkan dalam suatu
masyarakat atau bangsa kepada generasi penerus disebut … .
a.
Pengalaman politik
b.
Sosialisasi politik
c.
Rekruitmen politik
d.
Budaya politik
e.
Partisipasi politik
2. Selain melahirkan suatu kebudayaan
politik, sosialisasi politik juga menghasilkan dimensi ketrampilan intelektual
yang meliputi... .
A. pengetahuan tentang fakta-fakta
pemerintahan dan politik
B. kemampuan mengevaluasi fenomena politik
C. kemampuan berinteraksi dan mempertahankan
ide-ide
D. fikiran dan tindakan yang berkaitan dengan
pemerintahan
E. kemampuan mempengaruhi atau membuat
keputusan
3. Orientasi kognitif tentang pengetahuan
politik berkaitan dengan ... .
A. pemahaman tentang
lembaga-lembaga negara
B. keyakinan bahwa parlemen
harus ada dalam demokrasi
C. perasaan optimis bahwa
pilkada langsung lebih baik
D. komitmen untuk menggunakan hak pilih dengan
baik
E. dukungan untuk pelaksanaan
pemilu secara jurdil
4. Sikap-sikap politik individu mencakup
masalah efikasi politik yaitu ... .
A. kemauan individu untuk mempercayai
pemerintahnya
B. keinginan untuk dapat melakukan perubahan
politik melalui cara tradisional
C. kepercayaan atas kemampuan untuk
mempengaruhi kebijakan pemerintah
D. keyakinan bahwa rakyat terjamin
kesejahteraannya oleh para pejabat
E. kehendak melakukan perubahan sistem
politik dengan cara non tradisional
5. Keluarga memegang peranan penting dalam
sosialisasi politik karena ....
A. ikatan emosional yang sangat dekat dalam
keluarga
B. peran orang tua sangat dominan kepada
anak-anaknya
C. antar anggota keluarga sudah saling
mengenal
D. keluarga merupakan tempat latihan
berpolitik
E. orangtua secara sadar dan terencana
mengajarkan nilai-nilai politik
6. Lembaga yang termasuk dalam sarana sosialisasi
politik sekunder adalah....
A. keluarga D.
partai politk
B. sekolah E.
media masa
C. kelompok pergaulan
7. Sosialisasi politik melalui sekolah
dilakukan secara terencana dan baik melalui kurikulumnya yaitu dengan....
A. memuat pelajaran budi pekerti
B. mengangkat guru-guru dari partai politik
C. memberikan latihan politik praktis di
sekolah
D. memberikan pelajaran yang memuat materi
kesadaran politik
E. menjadikan partai politik sebagai donatur
utama sekolah
8. Individu kadang kala mengalami perubahan
pandangan politik setelah menghadapi sebuah peristiwa penting dalam hidupnya.
Ini berarti ia mengalami sosialisasi politik melalui ....
A. sekolah D.
lingkungan pergaulan
B. informasi media massa E. kontak politik
langsung
C. lingkungan kerja
9. Seseorang mungkin menjadi tertarik politik
karena teman-teman kelompoknya melakukan hal tersebut, ini menunjukkan
sosialisasi politik dapat dilakukan pada lingkungan ....
A. kelompok pergaulan D. organisasi kemasyarakatan
B. teman sekerja E. keluarga
C. partai politik
10. Metode sosialisasi politik melalui proses
dialog sehingga masyarakat memperoleh nilai, norma, dan simbol politik biasa
digunakan pada negara ... .
A.
Demokrasi D. komunis
B.
Monarkhi E. diktator
C.
fasis
11. Saat masa kanak-kanak belajar memahami
sikap-sikap dan harapan-harapan yang ada dalam masyarakatnya termasuk proses aktivitas ... .
A. partisipasi politik D. Komunikasi politik
B. sosialisasi politik E. Rekrutmen politik
C. partai politik
12. Seseorang dikenalkan dengan gambar
Presiden, kabinet, serta peraturan perundang-undangan sehingga tahu hak dan
kewajibannya sebagai warga negara. Metode sosialisasi politik ini disebut
dengan ... .
A. Indoktrinasi D. Tekanan politik
B. Imitasi atau peniruan E. Persiapan diri
C. pendidikan politik
13. Kelompok pergaulan merupakan sarana
sosialisasi politik karena... .
A. dalam kelompok tersebut anak dapat bermain
bersama
B. ketertarikan politik dipengaruhi oleh
teman-teman
C. kelompok pergaulan merupakan sarana
mendapatkan teman
D. kelompok pergaulan sebagai tempat
pendidikan
E. sebagai tempat untuk berdiskusi masalah
politik
14. Sarana atau agen sosialisasi politik yang paling mendasar dan efektif adalah ... .
A. Keluarga D.
Media massa
B. Sekolah E.
Lingkungan pekerjaan
C. kelompok pergaulan
15. Salah satu fungsi partai politik adalah
sebagai rekruitmen politik artinya partai politik berperan dalam ....
A. menanamkan nilai-nilai dan norma
B. mencari dan mengajak orang berbakat untuk
berpolitik
C. menyalurkan aspirasi dan kepentingan
masyarakat
D. mengatasi berbagai konflik dalam sistem
politik
E. menanamkan solidaritas kepada anggotanya.
16. Bila partai politik memperjuangkan
aspirasi rakyat kepada pemerintah, berarti partai politik melaksanakan
fungsi....
A.
sosialisasi
politik D.
Interest articulation
B.
rekruitmen
politik E.
Komunikasi politik
C.
pengatur
konflik
17. Salah satu tujuan yang bisa dicapai dengan
membentuk partai politik adalah ... .
A. memberikan wadah yang tepat bagi rakyat
untuk menyampaikan aspirasi
B. sebagai salah satu langkah untuk menduduki
kursi di lembaga perwakilan
C. mendapatkan dukungan rakyat yang
sebanyak-banyaknya
D. menanamkan pada masyarakat untuk gemar
berpolitik
E. mendapatkan subsidi dari pemerintah
18. Partai politik menanamkan nilai-nilai,
norma, dan sikap serta orientasi
terhadap fenomena politik tertentu. Dalam hal ini partai politik
berfungsi sebagai ... .
A. pengatur konflik D. Komunikasi politik
B. rekruitmen politik E. Penyalur aspirasi
C. sosialisasi politik
19. Sarana utama yang digunakan untuk
partisipasi politik individu dalam menjalankan mekanisme kepemimpinan nasional
adalah ....
A. sosialisasi politik berjalan baik
B. dewan perwakilan berfungsi baik
C. sistem pemilihan yang terlaksana dengan
baik
D. terlaksananya rekruitmen dengan baik
E. peningkatan kesejahteraan rakyat
20. Pentingnya
partisipasi politik dalam kehidupan bernegara adalah … .
A. Untuk
mempengaruhi pemilihan pejabat pemerintahan
B. Melaksanakan
kewajiban sebagai warga negara
C. Mewujudkan
sistem politik yang berbasis perwakilan rakyat
D. Mengawasi
dan mengontrol peraturan perundang-undangan
E. Melakukan
pengawasan terhadap kebijakan pemerintah
Lampiran : Kunci Jawaban Soal
KD. Mendiskusikan
Pentingnya Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik
1. B 11.
B
2. B 12. C
3. A 13.
B
4. C 14. A
5. A 15.
B
6. B 16. D
7. D 17. A
8. E 18.A
9. A 19. C
10. A 20.
LAMPIRAN FORMAT PENILAIAN PROSES DISKUSI (AFEKTIF)
No
|
Nama siswa
|
ASPEK PENILAIAN/SKOR
|
|||||||||||||||||||
Partisipasi
|
Menghar-gai
pendapat
|
Tanggung jawab
|
Penguasaan materi
|
Kerja sama
|
Skor
Perolehan
|
Nilai
|
|||||||||||||||
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
|||||||
1
|
|||||||||||||||||||||
2
|
|||||||||||||||||||||
3
|
|||||||||||||||||||||
4
|
|||||||||||||||||||||
5
|
|||||||||||||||||||||
…
|
|||||||||||||||||||||
a.
Keterangan skor 1 = kurang, 2 =cukup, 3 = baik
b.
Skor maksimal = 15
Nilai akhir =
Lampiran: URAIAN
MATERI
KD: Mendiskripsikan Pentingnya Sosialisasi Pengembangan
Budaya Politik
A. Makna Sosialisasi Kesadaran Politik
Sosialisasi merupakan suatu kegiatan yang
bertujuan agar pihak yang dididik mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang
berlaku dan dianut oleh masyarakat. Kegiatan ini tidak semata-mata bertujuan
agar kaidah dan nilai-nilai tersebut dipatuhi dan dimengerti, namun juga
diharapkan agar individu menghargai kaidah dan nilai-nilai tersebut,
selanjutnya bersikap dan bertindak sesuai dengan kaidah dan nilai-nilai
tersebut. Sosialisasi juga diartikan sebagai suatu proses dimana individu mulai
menerima dan menyesuaikan diri dengan unsur-unsur kebudayaan yang meliputi adat
istiadat, perilaku, bahasa dan sebagainya.
Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus
membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya
masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Jadi
sosialisasi politik menunjuk pada proses-proses pembentukan sikap-sikap politik
dan pola-pola tingkah laku. Di samping itu sosialisasi politik juga merupakan
sarana bagi suatu generasi untuk mewariskan patokan-patokan dan
keyakinan-keyakinan politik pada generasi sesudahnya.
Sosialisasi politik berlangsung secara alamiah melalui interakqi sosial.
melalui sosialisasi politik ini individu diharapkan mengenal, memahami, dan
menghayati nilai-nilai politik tertentu yang kemudian dapat mempengaruhi sikap
dan tingkah laku politiknya. Berkaitan dengan hal ini Gabriel Almond dan Verba
mengungkapkan tiga anggapan dari pendekatan psikokultural sebagai berikut :
1.
Pengalaman sosialisasi yang akan
mempengaruhi tingkah laku politik dikemudian hari adalah yang terjadi pada
sebelumnya dalam kehidupan.
2.
Pengalaman ini bukan pengalaman
yang bersifat politik, tetapi memiliki berbagai konsekuensi politik laten yaitu
yang tidak dimaksudkan melahirkan impak politik sedang impak tersebut tidak
terorganisir adanya.
3.
Proses sosialisasi selalu
bersifat undireksional, dimana pengalaman-pengalaman mendasar di dalam keluarga
mempunyai pengaruh penting terhadap struktur politik tetapi sebaliknya tidak dipengaruhi
oleh politik.
Berdasarkan tiga
anggapan tersebut maka diketahui bahwa sikap politik individu dapat dilacak
sejak pengalaman awal yang sifatnya non politik. Sikap-sikap politik sebagai
hasil dari pendidikan politik dapat dilihat dari:
1.
Ketertarikan pada politik
2.
Perasaan efikasi
3.
Kepercayaan kepada pemerintah
4.
Toleransi terhadap perbedaan
5.
Perasaan patriotisme, dan
6.
Dukungan terhadap hukum dan ketertiban.
Berkaitan dengan sikap-sikap politik Allen D. Glenn menyatakan bahwa
sikap politik itu mencakup tiga hal yaitu :
1.
Kepercayaan politik yaitu adanya kemauan dari individu
untuk mempercayai pemerintahnya serta percaya bahwa para pejabat pemerintahan
besikap jujur (baik) sehingga rakyat merasa sejahtera karenanya.
2.
Perubahan politik
Tentang hal ini tedapat dua metode yaitu
metode tradisional dan non tradisional. Metode tradisional ditunjukkan melalui
cara-cara seperti pemungutan suara (voting) dan menulis surat kepada
para pejabat pemerintahan. Sedangkan metode non tradisional adalah keinginan
melakukan perubahan politik dengan cara-cara atau kegiatan seperti demonstrasi,
protes, dan membuat keributan.
3.
Efikasi politik, adalah kepecayaan individu akan
kemampuannya atau kemampuannya dimasa yang akan datang serta kemampuan
orang-orang lainnya untuk mempengaruhi kebijakan (tindakan) pemerintah.
Berdasarkan
uraian tentang sosialisasi politik di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran
politik individu dibangun melalui proses sosialisasi politik yang dialaminya.
Efektivitas dari sosialisasi politik yang dialaminya akan menentukan tingginya
kesadaran politik seseorang yang kemudian akan berpengaruh pula pada tingkat
partisipasi politiknya. Semakin efektif sosialisasi politik yang dialami
semakin tinggi kesadaran politik individu dan akhirnya kemungkinan tingkat
partisipasi politiknya juga tinggi.
B. Tujuan Sosialisasi Politik
Berdasarkan
makna sosialisasi politik dapat disimpulkan bahwa tujuan sosialisasi politik
adalahsebagai berikut :
1.
Membentuk kebudayaan politik
2.
Membentuk orientasi-orientasi politik dan pola-pola
tingkah laku.
Hal tersebut
didasari oleh alasan bahwa dalam proses sosialisasi politik individu akan
memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang
ideal, selanjutnya dapat melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang
mendukung sistem itu dan bersamaan dengan itu lahir pula budaya politik baru.
Selain
melahirkan suatu kebudayaan politik baru, sosialisasi politik terutama yang
dilakukan di sekolah ditujukan untuk menghasilkan empat dimensi utama yaitu:
1.
Pengetahuan politik
Pengetahuan politik berhubungan dengan
konsep-konsep, informasi-informasi, dan fakta-fakta mengenai pemerintah dan
politik.
2.
Ketrampilan intelektual
Ketrampilan ini berhubungan dengan kemampuan
menguraikan, menerangkan, dan mengevaluasi fenomena politik.
3.
Ketrampilan partisipasi politik
Hal ini berhubungan
dengan kemampuan berinteraksi (bekerja sama) dengan orang lain untuk mencapai
tujuan bersama dan kemampuan mempengaruhi atau membuat keputusan, termasuk juga
kemampuan memajukan ide-de dan mempertahankannya.
4.
Sikap politik
Yaitu fikiran dan tindakan yang
berkaitan dengan politik (pemerinahan).
C. Metode Sosialisasi Budaya Politik
Sosialisasi politik dapat terjadi secara langsung maupun tidak
langsung. Sosialisasi politik langsung melibatkan komunikasi informasi
nilai-nilai atau perasaan-perasaan yang secara eksplisit ditujukan kepada
obyek-obyek politik. Misalnya seorang bapak dan anaknya mendiskusikan peranan
suatu partai politik tertentu dan pada akhirnya memutuskan bahwa mereka
mendukung partai tersebut dalam pemilu.
1.
Sosialisasi politik langsung terbagi atas 4 macam
yaitu:
a.Imitasi
atau peniruan
Dalam hal ini
seseorang bisa meniru tingkah laku dan sikap dari pemimpin politik dan
pemerintahan, guru dan orang tua.
b.
Anticipatory socialization atau persiapan diri
terlebih dahulu sebelum memangku suatu jabatan tertentu, hampir sama dengan
imitasi. Misalnya dengan cara mempersiapkan diri untuk memangku jabatan-jabatan
politik tertentu sebelum mereka cukup matang dipilih untuk menduduki jabatan
tersebut.
c.
Pendidikan politik, yaitu usaha penyampaian orientasi
politik secara langsung dan berencana.
d.
Pengalaman politik yang dialami oleh seseorang
merupakan suatu alat belajar yang nantinya dapat mempengaruhi sikap, perasaan
dan penilaiannya terhadap sistem politik.
2.
Sosialisasi politik tidak langsung adalah penyampaian
sikap-sikap non politik yang dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap obyek
politik. Jadi disini terhadap 2 tahap, yaitu:
a.
Penyampaian sikap-sikap non politik.
b.
Pengalihan atau penerapan sikap-sikap non politik
kedalam sikap-sikap politik.
Adapun macam sosialisasi politik tidak langsung menurut Dawson dan
Prewitt adalah:
a.
Interpersonal transference
Yaitu
pengalihan peranan-peranan sosial yang pernah dipelajari ke peranan-peranan
politik.
b.
Apprenticeship (magang)
Yaitu mempelajari
keahlian-keahlian dalam bidang non politik yang dapat digunakan atau dialihkan
ke bidang politik. Kegiatan non politik dianggap sebagai praktek atau latihan
bagi kegiatan politik.
c.
Generalisasi
Yaitu perluasan
nilai-nilai sosial ke dalam sistem politik. Keyakinan nilai-nilai budaya umum
dimanifestasikan dalam sistem politik.
D. Agen atau Sarana Sosialisasi Politik
Sarana sosialisasi politik dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:
1.
Sarana primer
Adalah lembaga yang
pertama kali mengadakan sosialisasi politik kepada individu, misalnya keluarga.
2.
Sarana sekunder
Yaitu lembaga yang
mempertajam lagi sosialisasi politik yang telah diberikan melalui sarana
primer, misalnya lembaga pendidikan.
5.
Sarana tersier
Yaitu lembaga yang
mempertebal lagi sosialisasi politik yang telah diberikan melalui sarana primer
dan sekunder, misalnya kelompok pergaulan, teman sekerja, partai politik, media
massa dan kontak politik.
Berikut ini diuraikan satu persatu agen sosialisasi politik
tersebut.
1.
Keluarga
Berkaitan dengan sosialisasi politik,
keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk persepsi, sikap
dan tingkah laku politik individu ketika dewasa. Keluarga merupakan pendidik
yang pertama dan utama bagi individu dan pembentuk sikap-sikap individu
termasuk sikap politiknya. Peranan keluarga dalam sosalisasi politik disebabkan
oleh hal-hal sebagai berikut :
a.
Kedudukan keluarga sebagai
institusi pertama yang dijumpai anak. Sebenarnya keluarga memonopoli
pembentukan kepribadian dan identitas pribadi dan sosial anak pada masa awal
pertumbuhannya.
b.
Ikatan emosional yang sangat
dekat dalam keluarga
Hubungan yang manusiawi, erat, inti dan
serasi antara orang tua dan anak memegang peranan penting dalam proses
sosialisasi.
Pengalaman non politik dimasa kanak-kanak
dapat memainkan peranan penting dalam sikap dan tingkah laku politik dikemudian
hari. Nilai-nilai, sikap-sikap dan kaidah-kaidah yang diperkenalkan dalam suatu
keluarga belum tentu sama dengan yang dilakukan oleh keluarga lain. Hal ini
disebabkan oleh karena perbedaan tingkat kehidupan, tingkat pendidikan, status
sosial, domisili keluarga, pola asuh yang diterapkan orang tua (demokratis atau
otoriter) dan sebagainya.
Sebagai contoh dalam keluarga dimana anak
diikutsertakan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan anak,
maka secara sadar atau tidak jika anak nantinya memegang jabatan politis maka
ia akan cenderung juga bersifat demokratis. Sebaliknya dalam keluarga yang
menganut faham otoriter dimana anak hanya menerima perintah orang tua karena
rasa takut, maka dikemudian hari anak pun akan cenderung otoriter dalam menjalankan
jabatan politiknya.
2.
Sekolah
Sosialisasi politik yang dilakukan oleh
sekolah lebih sering disebut dengan pendidikan politik yaitu usaha yang sadar
untuk mengubah proses sosialisasi masyarakt sehingga mereka memahami dan
menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik
ideal yang hendak dibangun. Pendidikan politik ini dilakukan secara terencana
dan baik oleh sekolah. Sekolah memberikan pengetahuan tentang dunia politik dan
memberikan pandangan yang lebih konkrit tentang lembaga-lembaga politik dan
hubungan politik. Antara sekolah dengan politik memiliki hubungan yang saling
mempengaruhi satu sama lain.
Pengaruh politik terhadap sekolah meliputi :
a.
Pengaruh terhadap dukungan dan
pencapaian tujuan pendidikan
b.
Pengaruh terhadap isi dan
proses pendidikan
c.
Pengaruh terhadap keluasan
tingkah laku sosial dan politik yang memperkenankan setiap warga negara yang
bersekolah.
Pengaruh sekolah terhadap politik meliputi:
a.
Sebagai sarana sosialisasi
politik
b.
Legitimasi politik
c.
Menyiapkan manpower
d.
Menyeleksi individu untuk
keperluan rekrutmen politik
e.
Penilaian sosial dan
interpelasi
f.
Kontrol sosial
g.
Stimulasi perubahan sosial
Peranan
sekolah dalam sosialisasi politik dilakukan melalui :
h.
Kurikulum sekolah melalui
pemberian pelajaran yang berkaitan dengan pembentukan warga negara yang baik.
i.
Kegiatan ritual di sekolah
misalnya upacara bendera, mengenang jasa para pahlawan, pengenalan
simbol-simbol patriotik.
j.
Guru sebagai pemegang
nilai-nilai politik tertentu dan guru sebagai kreator dan manipulator “learning
culture (budaya politik)”
k.
Kegiatan ekstrkurikuler yang
berguna untuk memperkenalkan nilai-nilai berorganisasi sebagai latihan
mempersiapkan diri untuk memegang jabatan politis.
Selanjutnya peranan
pendidikan dalam sosialisasi politik dapat dilihat pada karakter orang yang
berpendidikan lebih tinggi memiliki kecenderungan sebagai berikut :
a.
Lebih sadar akan pengaruh
pemerintah atas individu
b.
Mempunyai minat yang lebih
besar terhadap masalah politik
c.
Memiliki informasi politik
lebih banyak
d.
Mempunyai pandangan politik
lebih luas
e.
Lebih berpartisipasi dalam
diskusi-diskusi politi
f.
Merasa lebih bebas mengadakan
diskusi politik dengan orang lain.
g.
Menganggap dirinya mampu
mempengaruhi pemerintah
h.
Menjadi anggota aktif dalam
beberapa organisasi
i.
Mempunyai rasa percaya diri
sendiri dan orang lain.
3.
Kelompok Pergaulan
Termasuk dalam kelompok ini adalah kelompok
bermain di masa kecil, kelompok persahabatan dan kelompok kerja yang anggotanya
sedikit dimana setiap anggotanya mempunyai kedudukan yang relatif sama dan
mempunyai ikatan yang erat satu sama lain. Kelompok pergaulan ini
mensosialisasikan anggota-anggotanya dengan cara mendorong mereka untuk
menyesuaikan diri terhadap sikap-sikap yang dianut kelompok. Seseorang mungkin
menjadi tertarik politik atau mulai mengkuti peristiwa politik karena
teman-temannya berbuat begitu.
4.
Lingkungan Pekerjaan
Pekejaan dan organisasi-organisasi formal
maupun non formal yang dibentuk berdasarkan lingkungan pekerjaan itu juga
merupakan saluran komunikasi informasi dan keyakinan yang jelas.
Individu-individu mengidentifikasikan diri dengan suatu kelompok tertentu dan
menggunakan kelompok itu sebagai acuan dalam kehidupan politik.
5.
Media massa
Selain memberikan informasi tentang
peristiwa-peristiwa politik, media massa juga menyampaikan nilai-nilai utama
yang dianut oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Koran,
majalah, radio, televisi dan media masa lainnya menyalurkan berbagai pesan yang
mempengaruhi orientasi politik. Oleh karena itu sistem media massa yang
terkenali merupakan sarana yang kuat dalam membentuk keyakinan-keyakinan
politik individu.
Peran media massa sebaga sarana sosialisasi politik dapat dilihat
dari 4 segi yaitu:
a.
Pada umumnya media massa
bertindak sebagai penyalur isyarat-isyarat politik yang berasal dari agen-agen
lainnya.
b.
Informasi yang disalurkan lewat
media massa melalui arus dua tahap.
c.
Media massa cenderung
memantapkan orientasi politik yang sudah ada daripada membentuk orientasi baku.
d.
Pesan-pesan dari media massa
diterima dan ditafsirkan sesuai dengan keadaan sosial.
6.
Partai Politik
Dalam suatu negara partai politik berfungsi sebagai:
a.
Sarana sosialisasi politik
b.
Partisipasi politik
c.
Rekrutmen politik.
Sebagai sarana sosialisasi politik partai
politik memainkan peranan penting dalam memberikan petunjuk-petunjuk kepada
para pendukungnya di dalam menilai kebijakan dan kepemimpinan. Partai politik
juga berperan dalam mewarnai nilai-nilai politik. Selain itu partai politik
juga memainkan peran utama dalam membentuk dan merubah kebudayaan politik.
Partai politik tidak hanya berperan sebagai alat pemilihan umum, atau sebagai
penyalur aspirasi (kepentingan), melainkan juga menjadi sarana untuk mengadakan
kontak politik dengan pemerintah, memberikan informasi, mengintegrasikan
berbagai kelompok dan mempropagandakan program-program nasional.
Peran partai
politik tersebut merupakan perwujudan dari partisipasi politik, yaitu
mobilisasi warga negara dalam kegiatan politik. Selain itu partai politik juga
sebagai tempat untuk rekrutmen politik yaitu mempersiapkan individu-individu
untuk menduduki jabatan-jabatan politik atau pemerintahan.
Sosialisasi politik
yang dilakukan oleh partai politik akan memberikan manfaat atau kegunaan bagi
kader-kadernya sebagai berikut :
a.
Dapat memperluas pemahaman,
penghayatan dan wawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat
politis.
b.
Mampu meningkatkan kualitas
diri dalam berpolitik dan berbudaya politik sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.
c.
Lebih meningkatkan kualitas
kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap
pembangunan politik bangsa secara keseluruhan.
Berkaitan dengan
masalah partai politik, tujuan dari partai politik di Indonesia dibedakan dalam
tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum partai politik adalah
a.
Mewujudkan cita-cita nasional
bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
b.
Mengembangkan kehidupan
demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat
dalam NKRI.
c.
Mewujudkan kesejahteraan bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Sedangkan tujuan
khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya (anggotanya) dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sedangkan fungsi dari partai politik adalah:
a.
Sarana pendidikan politik bagi
anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b.
Sebagai sarana penciptaan iklim
yang kondusif serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan
masyarakat.
c.
Penyerap, penghimpun, dan
penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan
menetapkan kebijakan negara.
d.
Sarana menumbuhkan partipasi
politik warga negara.
e.
Sarana rekruitmen politik dalam
proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan
memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
7.
Kontak Politik Berlangsung
Selain keluarga,
sekolah, kelompok pergaulan, lingkungan kerja, media massa dan partai politik,
maka kontak politik langsung juga berperan penting dalam sosialisasi politik.
Betapa positifnya pandangan tehadap sistem politik yang telah ditanamkan oleh
keluarga atau sekolah, tetapi apabila kecewa terhadap keadaan sosial, kurang
diperhatikan pemerintah, tidak mendapat bantuan ketika menghadapi bencana bisa
jadi individu mengalami perubahan pandangan politiknya. Artinya keadaan dan
peristiwa-peristiwa politik yang ditemui individu akan mempengaruhi kesetiaan
kepada sistem atau budaya politik yang berlaku.