Ciri-ciri Negara Hukum yang mengedepankan keadilan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, negara hukum sangat erat kaitannya dengan pembatasan kekuasaan. Dalam UUD RI 1945 jelas tersirat pembatasan kekuasaan negara yang dilaksanakan dengan undang-undang dibawahnya. Negara yang mengedapenakan aspek hokum pasti mempunyai Dasar negara dan konstitusi sebagai pembatas gerak pemerintah. Ciri-ciri Negara Hukum yang berkaitan dengan pembatasan kekuasaan yaptu :
  1. Negara memiliki konstitusi/UUD sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan pemerintah dengan warga negaranya
  2. Adanya pembagian kekuasaan yang menjamin kemerdekaan terutama dalam aspek pembagian kekuasaan kehakiman
  3. Adanya pemencaran kekuasaan negara sebagai faktor penyeimbang dan penyelaras penyelenggara negara
Ciri-ciri tersebut di atas jelas menghendaki adanya pembatasan atas kekuasaan pemerintah yang dituangkan dalam konstitusi negara. Asas desentralisasi merupakan salah satu cara dan wadah untuk pembatasan kekuasaan pemerintah pusat dalam mengelola negara, yang demikian berarti merupakan salah satu cara menegakkan negara hukum.
Di dalam pembuatan kebijakan otonomi daerah, pemerintah indonesia diharapkan diharapkan menghargai aspek demokrasi namun menjunjung tinggi moralitas dalam berdemokrasi, perbedaan/kemajemukan masyarakat indonesia yang multicultural, kemandirian masyarakat serta pembangunan nasional sehingga tetap mempertahankan keutuhan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Diharapkan dengan adanya desentralisasi, pemerataan pembangunan di segala sektor akan terjadi. Penumpukan kekuasaan dan  kekayaan negara tidak lagi terpusat di pemerintahan pusat.
Saya yakin setiap warga negara mencintai negaranya, Jika dalam pemerataan pembangunan dalam wadah desentralisasi di Indoneisa dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan merata sehingga ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat semakin menurun, maka keutuhan NKRI akan tetap selalu terjaga.
Namun jika pemerintahan pusat yang tersoroti secara tajam oleh masyarakat melalui media baik elektronik ataupun cetak berlaku tidak adil dengan menghamburkan uang melalui cara-cara yang tidak sewajarnya, lambat laun NKRI akan terkikis dan terbentuk suatu kekuatan untuk menumbangkan pemerintahan yang dirasa terlalu royal.

Labels: ,