Fungsi dan tahapan perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945 merupakan tuntutan dari reformasi, untuk mereformasi lembaga-lembaga tinggi negara dalam pembatasan tugas dan wewenang. Yang berwenang melakukan perubahan dan yang menetapkan UUD 1945 adalah MPR (UUD 1945 Pasal 3).

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

* Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999

* Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000

* Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001

* Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 1999

Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.